Komisi II DPR menyoroti pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, jajaran Kementrian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Wakil Ketua Taufiq Effendi (F-PD), Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan) dan Teguh Juwarno (F-PAN), Senin (26/7).

 “Kami ingin tanya terkait reformasi birokrasi, serta pengangkatan tenaga kerja honorer,” kata Taufiq Efendi.

Reformasi Birokrasi ialah sebuah perubahan besar dalam paradigma. Reformasi Birokrasi dipimpin Wakil Presiden dengan anggota yang terdiri dari  Menteri Ekonomi, Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, E.E Mangindaan mengharapkan reformasi birokrasi dapat menyentuh sendi kehidupan masyarakat. “Sasaran pertama harus dilanjutkan secara menyeluruh, mendalam, nyata, hingga menyentuh sendi kehidupan masyarakat,” katanya. (hrz)